Harga minyak mentah Indonesia (ICP) sempat menyentuh USD 68,79 per barel akibat konflik geopolitik Timur Tengah dan gangguan rantai pasok global. Untuk menghentikan impor solar sebanyak 5,3 juta ton per tahun, pemerintah bergegas mempercepat program bahan bakar nabati B50 dan bioetanol. Langkah ini berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp48 triliun per tahun.
Namun, transisi ini membawa tantangan tersendiri. Bahan baku B50, seperti kelapa sawit, tebu, singkong, dan jagung, adalah komoditas yang juga menjadi tulang punggung pangan nasional. Pertanyaan kritisnya: Bagaimana Indonesia menyeimbangkan kemandirian energi dan ketahanan pangan, agar keduanya bisa berjalan beriringan?
Menimbang Risiko Food vs Fuel
Teori Industrialisasi Substitusi Impor dari Sebastian Edwards (1995) dan Ekonomi Keynesian seringkali menjadi justifikasi intervensi negara. Keduanya bisa saja relevan, dimana terori ISI mengajarkan pemotongan ketergantungan impor, sementara Keynes mendorong peran aktif negara saat krisis. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi blind spot klasik yang dikenal dalam literatur ekonomi pembangunan sebagai Food vs. Fuel Dilemma (Pangan vs. Energi).
Penelitian Tim Searchinger et al. (2008) di Science bahkan menunjukkan bahwa konversi lahan untuk biofuel dapat menciptakan “carbon debt” yang membutuhkan puluhan tahun untuk dilunasi. Di Indonesia, risiko ini nyata. Tanpa pengaturan ketat, lahan pertanian produktif bisa beralih fungsi ke perkebunan energi karena keuntungan bisnis jangka pendek. Dalam hal ini IPCC (2022) memperingatkan emisi tidak langsung akibat alih fungsi lahan.
The Brazilian Model: Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Ditiru?
Brasil memang sukses memproduksi bioetanol tanpa mengorbankan pangan. Namun, keberhasilan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan karena tiga pilar yang penerapannya belum sepenuhnya optimal di Indonesia
Pertama, transisi inovasi seperti double-cropping di tengah program intensifikasi kita masih membutuhkan dukungan pemerataan infrastruktur di lapangan. Hal ini menjadi kunci penting jika berkaca pada kematangan dan integrasi ekosistem bioenergi di Brasil. Kedua, dari segi tata ruang ekologis, moratorium lahan gambut ada, tetapi tata ruang daerah sering tumpang tindih yang menyebabkan lemahnya penegakan regulasi. Ketiga, Flex-fuel vehicle (FFV) belum menjadi kebijakan nasional. Sementara itu, 81% kendaraan Brasil sudah FFV Infrastruktur dan insentif hampir nol.
Penelitian terbaru di Nature Sustainability (2023) menemukan bahwa sistem double-cropping (menanam jagung setelah kedelai di lahan yang sama) mampu menekan perubahan penggunaan lahan dari 40.000 hektar menjadi hanya 7.000 hektar per miliar liter etanol. Sayangnya, praktik ini belum menjadi standar nasional di Indonesia.
Sodoran Solusi
Agar kebijakan B50 tidak menjadi bumerang, diperlukan pendekatan tiga lapis yang terintegrasi. Di level strategis, perlu kebijakan Zero Net Land Expansion. Pemerintah harus mewajibkan bahwa setiap ekspansi biofuel harus diimbangi dengan intensifikasi lahan yang sudah ada, bukan membuka lahan baru. Targetnya adalah tidak ada pengurangan luas lahan pangan produktif hingga 2030.
Pada level taktis perlu pembentukan Zona Khusus Agrologistik (ZKA) yakni (1) Zona Pangan (lahan yang dilindungi untuk padi, jagung, kedelai, dan singkong pangan), dan (2) Zona Energi (lahan marginal atau area padang rumput produktivitas rendah yang dialokasikan untuk tanaman energi). Batas-batas zona ini wajib dipatuhi secara disiplin. Meskipun penyesuaian peruntukan lahan tetap dimungkinkan, pelaksanaannya harus dibatasi oleh kriteria yang sangat ketat agar lahan pangan tetap terlindungi.
Pada level teknis, dilakukan investasi riset dan infrastruktur berupa subsidi FFV dan insentif pajak untuk kendaraan fleksibel, mekanisasi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas per hektar jagung dan tebu dengan target kenaikan 5% per tahun dan mendirikan pusat riset biofuel terpadu yang menguji coba double-cropping di lahan percontohan, dengan pendanaan dari LPDP dan kerja sama dengan BRIN.
Jika solusi di atas diimplementasikan secara konsisten, Indonesia diharapkan dapat mencapai:
- Penghematan devisa tetap terjaga tanpa mengorbankan pangan.
- Stabilitas harga pangan karena pasokan jagung dan singkong untuk konsumsi langsung tidak terganggu.
- Penurunan emisi karbon hingga 25-30% dibandingkan skenario ekspansi lahan tanpa kontrol, dan
- Penciptaan lapangan kerja di sektor riset dan mekanisasi pertanian yang diestimasi mampu menyerap hingga 300.000 pekerjaan baru.
Mengawal visi B50 adalah upaya mencari titik keseimbangan yang cerdas antara ketahanan pangan dan energi. Untuk itu, Indonesia dapat menjadikan Brasil sebagai tolok ukur dalam keberhasilan mengintegrasikan riset, tata ruang, dan infrastruktur secara berkelanjutan.
Referensi:
Angelo C. Gurgel et al., “Contribution of Double-Cropped Maize Ethanol in Brazil to Sustainable Development,” Nature Sustainability (2024): 1-5.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “Summary for Policymakers,” in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, ed. P.R. Shukla et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2022)
Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho dan Mark Horridge, “Land Use Change, Ethanol Production Expansion and Food Security in Brazil,” dalam Handbook of Bioenergy Economics and Policy: Volume II, ed. D. Zilberman, R. Goetz, dan A. Garrido (Springer, 2017), Bab 12
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Mengambil Momentum dalam Menghadapi Geopolitik Global, Pemerintah Luncurkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional,” Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 1 April 2026, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6864/mengambil-momentum-dalam-menghadapi-geopolitik-global-pemerintah-luncurkan-8-butir-transformasi-budaya-kerja-nasional
Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Kementan Dorong Peningkatan Produksi Pertanian Nasional,” Portal Publikasi Kementerian Pertanian, diakses 9 April 2026, https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=7644
Ruang Energi, “Ahai! ICP Februari 2026 Naik ke USD68,79 per Barel, Dipicu Ketegangan Geopolitik dan Pengetatan Pasokan Global,” Ruang Energi, 5 Maret 2026, https://www.ruangenergi.com/ahai-icp-februari-2026-naik-ke-usd6879-per-barel-dipicu-ketegangan-geopolitik-dan-pengetatan-pasokan-global/.
Sebastian Edwards, Crisis and Reform in Latin America: From Despair to Hope (1995), 1–5.
Timothy Searchinger et al., “Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use Change,” Science 319, no. 5867 (2008): 1238