[Policy Commentary] Menakar Realisme di Balik Angka Satu Juta Pekerja Makan Bergizi Gratis
- Kebijakan Publik
- February 6, 2026
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi penyerapan hingga satu juta tenaga kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG)[1] memberikan sinyal positif dalam narasi penguatan ekonomi dan perlindungan sosial. Namun, dalam pembacaan kebijakan strategis, capaian tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan ketenagakerjaan. Karakter penciptaan lapangan kerja yang sangat terkait dengan belanja publik menjadikan keberlanjutannya sensitif terhadap dinamika fiskal. Sejalan dengan itu, IMF mencatat bahwa tekanan fiskal sering diikuti oleh penyesuaian belanja publik yang berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada anggaran pemerintah (International Monetary Fund, 2023)[2]. Dengan pembiayaan yang sepenuhnya berasal dari APBN, keberlanjutan lapangan kerja dalam program MBG menjadi sensitif terhadap kondisi fiskal.
Dalam pembacaan kebijakan yang lebih luas, alokasi anggaran ini juga perlu dilihat dari perspektif biaya kesempatan, terutama dalam kaitannya dengan pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan yang berkontribusi terhadap produktivitas jangka panjang[3]. Fokus yang kuat pada pengadaan layanan fisik pemenuhan gizi berpotensi menyisakan tantangan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kesejahteraan guru honorer dan peningkatan kualitas pengajar. Ketidakseimbangan prioritas ini, apabila tidak dikelola secara simultan, berisiko menghasilkan situasi di mana perbaikan aspek gizi berjalan progresif, sementara mutu proses pembelajaran berkembang lebih lambat akibat terbatasnya dukungan insentif bagi tenaga pendidik.
Sejak tahap awal, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan tata kelola, terutama pada pengadaan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Konsentrasi pengadaan pada sejumlah aktor tertentu[4], tanpa pengawasan yang memadai, berpotensi menimbulkan inefisiensi. Keterlibatan pelaku usaha berskala besar dalam rantai pasok juga dapat memusatkan pengadaan bahan baku, sehingga mempersempit peran produsen kecil dan mengurangi dampak penyerapan tenaga kerja di daerah. Di sisi lain, keterlibatan pelaku lokal dengan kapasitas manajerial dan mutu layanan yang belum optimal berpotensi menurunkan efektivitas program. Tanpa tata kelola yang menjamin transparansi dan kualitas dari hulu hingga hilir, belanja publik berisiko kehilangan fungsi stimulus ekonominya dan tidak sepenuhnya menghasilkan manfaat yang tersebar secara merata.
Pada akhirnya, skala ambisi program ini perlu dibaca dalam kaitannya dengan kapasitas pengelolaan anggaran jangka menengah. Kajian CELIOS mencatat potensi tekanan terhadap keseimbangan anggaran hingga mencapai sekitar 3,34 persen terhadap PDB pada 2029[5] apabila pembiayaan program berskala nasional tidak diiringi dengan strategi pendanaan yang terukur dan berkelanjutan. Ketergantungan pada perluasan pembiayaan utang atau relokasi anggaran tanpa perhitungan yang matang berpotensi meningkatkan tekanan fiskal dan memengaruhi persepsi kredibilitas ekonomi nasional. Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta transparansi pengelolaan dari hulu hingga hilir menjadi prasyarat agar klaim penyerapan tenaga kerja tidak berhenti sebagai capaian administratif, melainkan berkontribusi pada fondasi ekonomi yang lebih kokoh.
[1] Antara News, “Presiden: Kalau Tidak Suka dengan Prabowo, Silakan Bertarung di 2029,” Antara News, 11 Januari 2026, https://www.antaranews.com/berita/5390710/presiden-kalau-tidak-suka-dengan-prabowo-silakan-bertarung-di-2029.
[2] International Monetary Fund, Fiscal Consolidation: Taking Stock of Success Factors, Impact, and Design, IMF Working Paper No. 2023/063 (International Monetary Fund, 2023), https://doi.org/10.5089/9798400235221.001.
[3] Tempo.co, “Mahasiswa-Guru Gugat Anggaran MBG Pakai Dana Pendidikan,” Tempo.co, 26 Januari 2026, https://www.tempo.co/politik/mahasiswa-guru-gugat-anggaran-mbg-pakai-dana-pendidikan-2110122.
[4] Majalah Tempo. “Bagi-bagi Porsi di Dapur Umum: Penelusuran Kontrak Pengadaan Infrastruktur SPPG di Daerah,” Majalah Tempo 54, no. 41 (14 Desember 2025): 22–30.
[5] Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Analisis Dampak Makroekonomi dan Risiko Fiskal Program Makan Bergizi Gratis: Laporan Tinjauan Ekonomi 2025-2029 (Jakarta: CELIOS Press, 2025)
Bagikan: